ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA

Surabaya

Menu

‘Taksi-Ojek Online Marak Karena Pemerintah Gagal Sediakan Transportasi Publik’

Sabtu, Desember 19th 2015.

Jakarta -Pemerintah sudah mencabut pelarangan operasi ojek berbasis aplikasi online, Go-Jek. Para penggiat keselamatan berkendara yg tergabung di Road Safety Association (RSA) menilai pelarangan itu yaitu hak dan domain pemerintah, namun pelarangan semestinya diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yg memadai.

“Kami melihat meruyaknya ojek dan taksi online ini karena gagalnya Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik sebagaimana sudah diamanatkan Undang-Undang,” ujar Ivan Virnanda, Ketua Umum RSA Indonesia dalam siaran pers yg diterima detikOto, Jumat (18/12/2015).

Menurutnya, transportasi umum yg ada ketika ini masih jauh dari harapan yg diamanatkan Undang-Undang. “Masih segar di ingatan, perkara kecelakaan yg melibatkan angkutan umum di Tubagus Angke, Jakarta Barat dan di ruas tol Cipali yg menewaskan puluhan orang dua waktu lalu,” ujarnya.

RSA juga mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan transportasi umum yaitu amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 terutama Pasal 138 dan Pasal 139. Pasal itu dengan jelas   menegaskan kewajiban pemerintah bagi menyediakan angkutan umum yg aman, nyaman, selamat dan terjangkau.

Bahkan, pemerintah diminta bagi tak sekadar memberi janji-janji, apalagi cuma memuaskan hasrat kepentingan dua pihak bagi sekadar memperbaiki nama di masyarakat. Realisasi pembangunan angkutan umum yg aman, nyaman, selamat, tepat waktu sekaligus terjangkau selambat-lambatnya sebelum triwulan 2016.

Saat ini, pemerintah dinilai belum serius menangani permasalahan transportasi umum. Terbukti, keputusan Menteri Perhubungan yg melarang beroperasinya angkutan umum berbasis aplikasi online melalui Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 diminta dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Dari kejadian ini kami mampu melihat Pemerintah belum serius menangani permasalahan transportasi publik. Tidak adanya koordinasi di tingkat atas, rakyat pengguna jasa transportasi dapat menjadi korban,” tutur Nursal Ramadhan, Sekretaris Jenderal RSA Indonesia.

Surat itu ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

Foto: Rengga Sancaya

(arf/ddn)
Sumber: http://oto.detik.com

Mobil Terbaru

Related Article ‘Taksi-Ojek Online Marak Karena Pemerintah Gagal Sediakan Transportasi Publik’

Rabu 4 November 2015 | Berita Otomotif

Surabaya, KompasOtomotif –  Di Pameran Otomotif Surabaya (POS) yg berlangsung hingga 8 November 2015 mendatang, Garansindo Group memiliki sejumlah promo menarik buat masyarakat Surabaya dan…

Jumat 4 Desember 2015 | Berita Otomotif

Akhirnya yg ditunggu-tunggu sudah tiba. Honda BR-V resmi meluncur di Indonesia dengan harga termurahnya Rp 226,5 juta per unit buat tipe S MT. Menurut Tomoki…

Kamis 19 November 2015 | Berita Otomotif

Milan -Selama dua hari ke depan, sampai 22 November 2015, masyarakat dunia dimanjakan dengan kehadiran motor-motor terbaru. Ya di pameran Esposizione Mondiale Del Motociclismo (EICMA), motor-motor…