Isuzu Surabaya

Jl. Raya Waru Km. 15, Sidoarjo – Surabaya, Jawa Timur

Menu

‘Payung Hukum Penggolongan SIM C Harus Jelas’

Senin, Januari 11th 2016.

Jakarta -Korps Lalu-lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) dikabarkan sudah menerbitkan surat No.:ST/2652/XII/2015 sebagai pengganti No: ST/271/II/2015 sebagai dasar peraturan perpanjangan dan penggolongan SIM C. Namun, dua kalangan mempertanyakan kebijakan ini karena dinilai tak memiliki payung atau cantolan hukum di Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.

“Jadi, sebelum diberlakukan, karena ini berlaku buat masyarakat umum, maka harus dilihat dahulu dasar hukumnya. Adakah kaitan atau dasar di undang-undang (nomor 22 tahun 2009 yg tak menyebut ada penggolongan SIM C)? Kalau tidak, ya tentu saja tak bisa. Atau undang-undangnya direvisi atau diubah dulu,” tutur pengamat kepolisian yg juga dosen Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, ketika dihubungi detikOto, Senin (11/1/2016).

Menurut Bambang, Undang-undang tersebut yaitu dasar hukum tertinggi yg digunakan sebagai acuan bagi seluruh peraturan yg terkait dengan lalu-lintas dan angkutan jalan. Sementara, aturan tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) C tersebut ditujukan buat subyek hukum yakni masyarakat pengendara sepeda motor umum.

“Jadi bukan kalangan tertentu yg terbatas saja, misalnya internal kepolisian. Sehingga penetapannya juga harus berdasar aturan umum yakni undang-undang yg lebih luas. Bukan keputusan Kakorlantas atau Kapolri,” kata purnawirawan perwira menengah Polri tersebut.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, mengatakan, peraturan penggolongan SIM C menjadi tiga – SIM C buat motor bermesin kurang dari 250 cc, SIM C1 bagi motor 250-500 cc, dan SIM C2 buat motor 500 cc atau lebih – itu tak memenuhi legalitas. Soalnya, kata Neta, aturan tersebut yaitu keputusan Kakorlantas.

“Untuk urusan sebesar ini diperlukan payung hukum berupa UU dan aturan SIM ini telah jelas diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana tak tertulis penggolongan SIM C. Masyarakat tak perlu mematuhi aturan ini,” ucap Neta.

Sedangkan Bambang menegaskan, seandainya memang benar tak ada cantolan atau payung hukum aturan itu di UU nomor 29 tahun 2009 secara jelas, maka undang-undang harus diubah dulu. “Karena pengubahan undang-undang adalah wilayah tugas dan fungsi legislatif, maka perlu campur tangan DPR,” tuturnya.

(arf/ddn)
Sumber: http://oto.detik.com

Mobil Terbaru

Related Article ‘Payung Hukum Penggolongan SIM C Harus Jelas’

Senin 15 Februari 2016 | Berita Otomotif

Jenewa -Mercedes-Benz division mulai memperkenalkan model V-Class paling mewah di Geneva Motor Show 2016. Mobil keluarga premium ini pun mulai disapa V-Class Exclusive. Dalam Leftlanenews, Senin…

Minggu 13 Maret 2016 | Berita Otomotif

Munich -100 tahun telah usia BMW. Merayakan hari jadi sesuatu abad tersebut, BMW tidak cuma merilis mobil konsep masa depan Vision Next 100. Dibawah payung BMW…

Selasa 15 Maret 2016 | Berita Otomotif

Jakarta, KompasOtomotif – Mulai Selasa (15 /3/2016),  pukul 00.00 WIB, PT Pertamina (Persero) kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. BBM macam Pertamax,…