Isuzu Surabaya

Jl. Raya Waru Km. 15, Sidoarjo – Surabaya, Jawa Timur

Menu

Bikin Polisi Tidur “Asal-asalan” Bisa Dipenjara

Senin, Maret 7th 2016.

Jakarta, KompasOtomotif – Pembuat alat pembatas kecepatan atau yg lebih dikenal polisi tidur harus memiliki izin.

Kelengkapan tambahan jalan itu juga wajib dibuat sesuai aturan dan memerhatikan keselamatan pengguna jalan seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

Umumnya di jalan-jalan banyak sekali ditemui polisi tidur gadungan yg berpotensi bikin celaka. Pertanyaan besar pertama apa fungsi sebenarnya polisi tidur seperti itu. Lantas pertanyaan kedua, siapa yg buat?

Jika tujuannya agar pengemudi kendaraan bermotor melambat itu tepat, tetapi jadi salah kalau dibuat tanpa izin karena pemerintah milik manajemen dan rekayasa dulu lintas. Selain itu, karena tak memerhatikan acuan desain resmi malah bentuk dan posisinya jadi penyebab kecelakaan.

Hal itu berlaku bukan cuma bagi jalan arteri tetapi juga sampai ke jalanan sekitar perumahan atau komplek yg termasuk jalan kelas IIIC. Definisi kelas IIIC yakni jalan lokal yg bisa dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tak lebih dari 2,1 m, panjang 9 m, dan muatan sumbu terberat yg diizinkan delapan ton.

Pada dua kondisi, jalan perumahan dibuatkan banyak polisi tidur atas keputusan warga. Alasan pembuatan mampu macam-macam, tetapi paling kadang perihal kecepatan kendaraan dan bising kendaraan yg mengganggu. Sekali lagi, hal ini tak dibenarkan bila melanggar aturan.

Keselamatan berkendara

Aturan tetaplah aturan, bukan berarti membela kepentingan pengguna jalan lantas tak peduli pada masyarakat yg lain. Namun ini menyangkut nyawa seseorang, terutama bagi pengendara sepeda motor dengan beberapa roda yg bergantung pada keseimbangan.

Pada banyak kasus, pesepeda motor terjatuh sebab tak bersiap “tersandung” polisi tidur “gaib” yg bikin kaget.

Bisa dituntut

Menurut hukumonline.com khusus buat wilayah Jakarta, pembuat polisi tidur gadungan mampu dilaporkan sebab ketentuannya diperkuat Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta 12/2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau Serta Penyebarangan Jalan. Dalam Perda tersebut polisi tidur tertulis tanggul pengaman jalan.

Pada Pasal 53 (b) dijelaskan setiap orang tanpa izin dari Kepala Dinas Perhubungan dilarang membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita penggaduh (speed trap).

Pelanggar mulai dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 5 juta seperti tertulis pada Pasal 105 (1).

Selain itu ketentuan tentang tanggul juga tertuang dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Pada Pasal 3 dijelaskan kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yg ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang (b) membuat atau memasang tanggul jalan.

Satpol PP

Menurut Bintarto Agung, Presiden Direktur Indonesia Defensive Driving Center, polisi tidur gadungan yg berbahaya mampu dilaporkan lebih lalu ke pihak RT dan RW buat mendapat penjelasan soal izin. Setelah itu laporan dapat diteruskan ke pihak berwenang.

“Polisi tidur itu sebagai pengingat apa malah bikin celaka. Seharusnya memang ada sosialisasi berkesinambungan dari dinas terkait, sebab tak seluruh RT atau RW paham (soal aturan polisi tidur),” kata Bintarto.

Menurut hukumonline lagi, bila semua jalan sudah ditempuh, termasuk melapor ke RT dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi tak ada penyelesaian laporan dapat ditujukan kepada penegak Perda yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sumber: http://otomotif.kompas.com

Mobil Terbaru

Related Article Bikin Polisi Tidur “Asal-asalan” Bisa Dipenjara

Kamis 26 November 2015 | Berita Otomotif

Karawang, KompasOtomotif – Kabar tentang model Jepang, Toyota Sienta, bakal dijual di Indonesia selalu merebak. Salah sesuatu strategi yg terbaca, Toyota Astra Motor (TAM), ingin…

Jumat 22 Januari 2016 | Berita Otomotif

Jakarta, KompasOtomotif — Penyelenggaraan MotoGP 2017, 2018, dan 2019 di Indonesia rencananya mulai memakai dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, pemerintah memutuskan, dana APBN…

Rabu 23 Maret 2016 | Berita Otomotif

Hyundai akhirnya menyatakan dirinya ikut dalam rencana NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) dalam menerapkan ABS sebagai standar keamanan mobil di tahun 2020. Sebelumnya sudah…